Perpanjangan PPKM Darurat (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) menjadi 6 minggu, menjadi tanggapan serius oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut diketahui dari peryataan Mentri Keuangan Sri Mulyani yang mengisyaratkan akan adanya perpanjangan masa PPKM Darurat. Edy Priyono sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) menanggapi bahwa pemerintah belum mengeluarkan keputusan tertang perpanjangan PPKM darurat atau tidak. Isyarat perpanjangan PPKM darurat hanya menjadi skenario jika situasi Covid-19 belum membaik atau semakin memburuk.
PPKM
Edy Priyono mengatakan bahwa PPKM Darurat sudah memberikan efek penurunan pada tingkat mobilitas masyarakat Indonesia, Hal tersebut dikaitkan dengan angka mobilitas warga pada laju KRL yang mengalami penurunan hingga 61% dan jika pergerakan aktifitas terus ditekan, kasus Covid-19 akan lebih mudah terkendali. Skenario perpanjangan PPKM selama 4 – 6 minggu juga untuk menahan penyebaran Covid-19 yang kabarnya ada varian baru Delta, sehingga dapat menekan mobilitas dan menurunkan resiko penyebaran, “kata Mentri Keuangan Sri Mulyani pada Senin (12/7/2021) yang dikutip oleh Kompas.com.
Dari wacana perpanjangan PPKM, ada banyak tanggapan dari para warga hingga artis papan atas. Salah satunya warga Solo yang merupakan pedagang di pasar mengatakan belum mnegetahui jika wacana PPKM diperpanjang, namun mengeluhkan kenapa belum kelar juga. karena harus mencari nafkah untuk makan anak tetapi dipasar terbatas karena PPKM.
Pedagang Kaki Lima
Selain itu juga, Jemi salah satu petugas parkir di pasar mengatakan, jika PPKM diperpanjang bagi rakyat kecil untuk mencari nafkah sangat susah. Jemi berharap pemerintah kembali menerapkan PPKM Mikro karena dinilai masih bisa menopang ekonomi rakyat kecil. Ada pula, Pur seorang peagang kaki lima yang mengungkapkan, tidak mau PPKM diperpanjang karena tidak diperpanjangpun sudah sulit untuk berdagang apalagi jika diperpanjang. Dampak PPKM juga dirasakan oleh ojek online, kesulitan saat menerima dan mengantar orderan karena jalan banyak ditutup jadi harus muter sana-sini bikin susah dan pendapatan juga tetep kurang. Selain itu juga karena tempat makan banyak yang tutup jam 8 malam, jadi orderan makin sepi.
Didi Riyadi artis tanah air ikut menanggapi terkait perpanjangan PPKM Darurat. Didi Riyadi dengan tegasnya menolak kebijakan pemerintah atas wacana perpanjangan PPKM Darurat. Hal ini disampaikan DIdi Riyadi melalui penulisan surat terbuka untuk bapak Presiden Joko Widodo yang diunggah melalui skun Instagram miliknya. Surat tersebut berisi beberapa curhatan, keprihatinan serta pendapanya terkaut situasi Covid-19 saat ini.
Didi Riyadi beralasan penolakannya terhadap wacana PPKM Darurat akan berimbas pada banyak hal terlebih pada masyarakat Indonesia secara umum. Didi Riyadi tidak hanya menolak, tetapi juga memberikan usulan seperti memberikan kebijakan yang lebih ramah dan berpihak kepada masyarakat menengah bawah.
Berikut Isi Surat Terbuka Didi Riyadi Kepada Presiden :
Surat Terbuka
Menurut Alphonzus Widjaja ketua umum Asosiasi Pusat Belanja Indonesia (APBI), pemerintah harus mengetahui kondisi dan beban yang dialami oleh sektor industri perbelanjaan selama PPKM. Menurut Alphonzus Widjaja tahun 2021 sekararang ini industri perbelanjaan mengalami kondisi keuangan yang berat dibandingkan dengan tahun 2020. Karena ditahun ini sudah tidak mempunyai dana cadangan lagi karena sudah terkuras abis pada tahun 2020 yang digunakan untuk agar tetap bertahan. Alphonzus Widjaja juga mengatakan, tahun 2021 kondisi usaha masih defisit, masih lebih baik dibanding tahun 2020. Tetapi, pusat perbelanjaan tetap mengalami defisit karena PPKM dan jumlah pengunjung dibatasi hingga 50%.
Pusat Perbelanjaan
Pendapatan dari pusat perbelanjaan ikut menurun. pusat perbelanjaan ikut turun tangan dalam membantu penyewa dalam hal sewa karena mayoritas penyewa tidak bisa beroperasi selama PPKM. Pusat perbelanjaan pun ikut menanggung pengeluaran yang relatif tidak ada pengurangan walau tidak beroperasi, sehingga harus tetap membayar pungutan, pajak yang dibebankan oleh pemerintah. selain itu, untuk biaya Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Reklame tetap harus dibayarkan secara full walaupun pemerintah sedang dalam kebijakan untuk adanya PPKM, “katanya” .
JANGAN LUPA TONTON JUGA :
Sumber : tribunnews.com, solotrust.com, kompas.com
Leave a Reply